Ekonomi 2025 Diprediksi Hanya Tumbuh 5%, Konsensus Ekonom Pangkas Target Optimistis 5,2%
Jumat, 7 November 2025, Jakarta – Waktu terasa berjalan lebih cepat di penghujung tahun. Saat kita memasuki pekan pertama November 2025, satu angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan setahun lalu kini terasa semakin jauh dari jangkauan. Angka itu adalah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,2%.
Di atas kertas, target itu terlihat wajar dan penuh optimisme. Itu adalah angka yang dibutuhkan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mulai mengakselerasi program-program strategisnya. Namun, realitas berkata lain. Sembilan bulan telah berlalu, dan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menceritakan kisah yang berbeda.
Kini, para ekonom, pelaku pasar, dan bahkan pejabat pemerintah sendiri mulai berbisik dalam nada yang lebih realistis. Untuk bisa menutup tahun ini dengan angka 5,2%, Indonesia tidak lagi hanya butuh kerja keras; kita butuh keajaiban statistik di Kuartal Keempat.
Ini adalah sebuah “cold shower”—siraman air dingin—bagi optimisme yang sempat membuncah. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang 2025? Mengapa mesin ekonomi kita yang diprediksi akan ngebut justru terasa melambat?
Autopsi Tiga Kuartal: Di Mana Letak Keterlambatannya?
Untuk memahami mengapa angka 5,2% kini butuh keajaiban, kita harus melakukan autopsi pada apa yang terjadi di Kuartal I, II, dan III tahun 2025. Data BPS yang dirilis beberapa hari lalu untuk Q3 2025 menjadi konfirmasi terakhir.
Katakanlah, pertumbuhan ekonomi kita secara kumulatif hingga Q3 2025 hanya mampu bertengger di kisaran 4,9%. Secara matematis, untuk bisa menarik rata-rata pertumbuhan setahun penuh menjadi 5,2%, kita membutuhkan pertumbuhan di Q4 2025 di level yang sangat eksplosif, mungkin di atas 6%—sebuah angka yang nyaris mustahil dicapai dalam kondisi normal.
Mesin-mesin utama PDB (Produk Domestik Bruto) kita ternyata tidak bekerja sekuat yang diharapkan.
1. Mesin Konsumsi Rumah Tangga yang ‘Masuk Angin’ Konsumsi rumah tangga adalah pilar utama yang menopang lebih dari 50% PDB Indonesia. Di tahun 2025, pilar ini “masuk angin”.
- Daya Beli Tergerus: Inflasi pangan yang sempat bergejolak di awal tahun dan harga energi yang ditahan di level tinggi, secara perlahan menggerus daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Suku Bunga Tinggi: Kebijakan Bank Indonesia yang terpaksa menahan suku bunga acuan di level yang hawkish (untuk menjaga stabilitas Rupiah) membuat cicilan KPR, kredit kendaraan, dan pinjaman lainnya terasa berat. Masyarakat lebih memilih menahan belanja (wait and see) atau menabung, ketimbang mengambil kredit konsumtif.
2. Mesin Investasi yang Masih “Wait and See” Tahun 2025 adalah tahun pertama pemerintahan baru berjalan penuh. Secara historis, investor, baik domestik maupun asing, cenderung mengambil sikap wait and see di tahun pertama.
- Realisasi Investasi Lambat: Para investor menanti kepastian arah kebijakan fiskal, regulasi turunan UU Cipta Kerja, dan konsistensi program hilirisasi. Arus modal masuk (FDI) tidak sederas yang dianggarkan.
- Tingginya Biaya Modal: Suku bunga global yang masih tinggi membuat biaya pinjaman untuk ekspansi pabrik atau pembelian mesin baru menjadi sangat mahal.
3. Mesin Ekspor yang Kehabisan Bensin Pesta pora komoditas yang kita nikmati beberapa tahun lalu kini benar-benar telah usai. Harga komoditas andalan seperti batu bara, CPO, dan nikel tidak lagi setinggi dulu.
- Perlambatan Ekonomi Global: Mitra dagang utama kita, terutama Tiongkok dan Eropa, masih berjuang dengan perlambatan ekonomi internal mereka. Permintaan dari luar negeri pun anjlok, menyeret kinerja ekspor kita ke zona yang lebih realistis.
Peran Pemerintah: Pedang Bermata Dua di Tahun Transisi
Di tengah lesunya konsumsi dan investasi, harapan satu-satunya adalah belanja pemerintah. Namun, di sinilah letak ironi dari sebuah tahun transisi pemerintahan.
Di satu sisi, pemerintahan baru ingin segera tancap gas. Di sisi lain, proses penyesuaian nomenklatur kementerian, perombakan program dari kabinet lama ke baru, dan proses lelang proyek-proyek strategis membutuhkan waktu.
Akibatnya, serapan belanja negara, terutama belanja modal yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar ke ekonomi, cenderung terlambat dan menumpuk di akhir tahun. Inilah yang membuat pertumbuhan di Q1 hingga Q3 terasa hambar. Pemerintah belum bisa menjadi lokomotif yang diharapkan untuk menarik gerbong-gerbong ekonomi lainnya.
Skenario “Keajaiban”: Apa yang Dibutuhkan di Q4?
Secara teknis, harapan kini tertumpu sepenuhnya pada Kuartal Keempat (Oktober-Desember 2025). “Keajaiban” yang dibutuhkan adalah kombinasi dari tiga hal ini:
- Ledakan Konsumsi Nataru (Natal & Tahun Baru): Harus terjadi lonjakan belanja masyarakat yang extraordinary, jauh melampaui pola historisnya, didorong oleh euforia akhir tahun.
- Percepatan Belanja Pemerintah Gila-gilaan: Seluruh kementerian dan lembaga harus mampu mencairkan sisa anggaran belanja modal mereka dalam dua bulan terakhir ini—sebuah tradisi klasik, namun kali ini skalanya harus masif.
- Lonjakan Ekspor Tiba-tiba: Misalnya, jika tiba-tiba terjadi krisis energi di Eropa akibat musim dingin yang ekstrem, memicu lonjakan harga batu bara sesaat.
Secara realistis, menggantungkan nasib pada ketiga skenario ini terasa seperti berjudi.
Kesimpulan: Realisme Pahit Menuju 2026
Pada akhirnya, kita harus bersiap untuk menerima realisme pahit. Konsensus para ekonom kini mulai bergeser. Melupakan target 5,2%, dan mulai melihat angka 4,9% hingga 5,0% sebagai penutupan tahun yang paling masuk akal.
Apakah ini sebuah bencana? Tentu tidak. Pertumbuhan di level 5% di tengah badai ekonomi global yang belum sepenuhnya reda adalah sebuah pencapaian yang patut disyukuri.
Namun, ini adalah sebuah “tamparan” keras bagi pemerintah. Ini adalah sinyal bahwa mengandalkan konsumsi domestik saja tidak cukup. Ini adalah bukti bahwa reformasi struktural untuk menarik investasi dan mempercepat belanja pemerintah harus menjadi prioritas absolut. Kegagalan mencapai target 5,2% di tahun 2025 ini akan menjadi baseline yang lebih rendah, membuat tantangan untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2026 menjadi jauh lebih berat.
