Adu Kuat Penopang Negara: Saat Dividen BUMN dan Cukai Rokok Saling Salip di Pundi-Pundi APBN
Setiap tahun, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang dan dievaluasi, perhatian publik sering tertuju pada dua sumber pemasukan non-pajak yang paling jumbo: setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok. Keduanya adalah pilar vital yang menopang ribuan triliun rupiah belanja negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi energi, hingga gaji aparatur sipil negara.
Namun, meski sama-sama berkontribusi besar, kedua pilar ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Dividen BUMN adalah cerminan dari kesehatan dan profitabilitas korporasi milik negara—sebuah mesin laba yang dinamis namun seringkali volatil. Di sisi lain, cukai rokok adalah instrumen fiskal yang kuat, sebuah sumber pendapatan yang cenderung stabil namun sarat dengan dilema kesehatan publik dan isu sosial.
Dalam lima tahun terakhir, panggung penerimaan negara telah menjadi saksi bisu dari adu kuat antara dua raksasa ini. Terkadang, setoran laba para direktur BUMN melampaui target, di lain waktu, justru pundi-pundi dari industri tembakau yang menjadi penyelamat. Lantas, jika kita membandingkan performa keduanya secara head-to-head, siapa sebenarnya penopang APBN yang lebih andal?
Pilar Pertama: Dividen BUMN, Sang Raksasa yang Bergantung pada Musim
Setoran dividen BUMN bisa diibaratkan sebagai hasil panen dari ladang korporasi raksasa milik negara. Ketika “cuaca” ekonomi sedang cerah dan harga komoditas global sedang tinggi, panennya bisa melimpah ruah, bahkan melampaui ekspektasi paling optimis sekalipun. Sebaliknya, saat badai krisis atau anomali pasar datang, hasilnya bisa seketika menyusut.
Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, performa dividen BUMN telah menunjukkan volatilitas yang kentara. Pada awal pandemi COVID-19, banyak BUMN yang harus berjuang keras, terutama di sektor transportasi dan pariwisata, yang membuat kontribusi dividen mereka menurun. Namun, roda nasib berputar cepat. Ledakan harga komoditas (commodity boom) pada periode 2022-2023, khususnya batu bara dan minyak sawit, menjadi durian runtuh bagi BUMN di sektor energi dan pertambangan.
Perusahaan seperti Mandiri, BRI, Pertamina, dan holding pertambangan MIND ID tiba-tiba mencatatkan laba historis, yang kemudian diterjemahkan menjadi setoran dividen rekor ke kas negara. Momen ini menunjukkan potensi luar biasa dari BUMN sebagai mesin pencetak uang. Di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir, program transformasi dan efisiensi juga turut andil dalam mendongkrak profitabilitas, membuat BUMN tidak hanya besar secara aset, tetapi juga semakin sehat secara finansial.
Meski demikian, ketergantungan pada siklus komoditas dan kondisi ekonomi global menjadi kelemahan utamanya. Ketika harga batu bara kembali normal atau permintaan global melambat, potensi dividen jumbo pun ikut meredup. Inilah yang membuat dividen BUMN menjadi sumber pendapatan yang kuat, namun sulit diprediksi secara konsisten dari tahun ke tahun.
Pilar Kedua: Cukai Rokok, Mesin Uang Stabil yang Penuh Kontroversi
Berbeda 180 derajat dengan dividen BUMN, penerimaan dari cukai rokok cenderung jauh lebih stabil dan dapat diprediksi. Cukai rokok adalah “sapi perah” APBN yang andal. Setiap tahun, pemerintah hampir pasti menaikkan tarif cukai dengan dua tujuan utama: mengendalikan konsumsi rokok (aspek kesehatan) dan mengamankan target penerimaan negara (aspek fiskal).
Selama lima tahun terakhir, tren penerimaan CHT terus menunjukkan grafik menanjak, meskipun ada sedikit perlambatan di beberapa periode. Sifat adiktif dari produk tembakau membuat permintaan cenderung inelastis. Artinya, meskipun harganya terus naik akibat kenaikan cukai, penurunan jumlah perokok aktif tidak terjadi secara drastis, sehingga total penerimaan negara tetap terjaga atau bahkan meningkat.
Namun, di balik stabilitasnya, pilar ini berdiri di atas fondasi yang penuh dilema. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan ratusan triliun rupiah dari cukai rokok untuk membiayai negara. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menekan prevalensi perokok yang berdampak buruk pada kesehatan publik dan membebani anggaran BPJS Kesehatan.
Selain itu, kenaikan tarif cukai yang terlalu agresif juga memiliki efek samping, seperti maraknya peredaran rokok ilegal yang justru merugikan negara, serta tekanan ekonomi pada para petani tembakau dan pekerja di industri hasil tembakau. Pemerintah harus berjalan di atas seutas tali tipis, menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan tanggung jawab sosial.
Adu Kuat 5 Tahun Terakhir: Siapa Juaranya?
Jika data kedua sumber pendapatan ini diletakkan berdampingan selama periode 2020-2024, sebuah narasi menarik akan terungkap.
Secara historis, penerimaan dari cukai rokok hampir selalu lebih besar daripada setoran dividen BUMN. Stabilitas dan kenaikan tarif tahunan membuat CHT menjadi tulang punggung yang sangat bisa diandalkan. Selama masa-masa sulit, seperti di awal pandemi, keunggulan cukai rokok atas dividen BUMN terlihat sangat jelas.
Namun, peta kekuatan sempat berubah pada puncak ledakan komoditas. Di tahun-tahun tertentu dalam periode tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah, total dividen BUMN berhasil menyalip penerimaan cukai rokok. Ini adalah sebuah anomali positif yang menunjukkan betapa masifnya potensi keuntungan BUMN jika kondisi pasar mendukung dan efisiensi internal berjalan baik.
Meski demikian, setelah harga komoditas kembali ke level normal, posisi cukai rokok sebagai kontributor yang lebih besar kemungkinan besar akan kembali seperti sediakala. Ini menegaskan karakter masing-masing: cukai rokok adalah pelari maraton yang konsisten, sementara dividen BUMN adalah seorang sprinter yang bisa meledak-ledak.
Kesimpulan: Dua Pilar yang Saling Melengkapi
Pada akhirnya, membandingkan dividen BUMN dan cukai rokok bukanlah tentang mencari mana yang lebih baik, melainkan memahami peran komplementer keduanya. APBN membutuhkan keduanya untuk bisa berdiri kokoh.
Cukai rokok menyediakan fondasi penerimaan yang stabil dan dapat diprediksi, memberikan kepastian bagi perencanaan anggaran pemerintah. Sementara itu, dividen BUMN bertindak sebagai sumber pendapatan bonus yang potensial, sebuah upside yang bisa memberikan ruang fiskal ekstra saat kondisi memungkinkan.
Ke depan, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga kedua pilar ini tetap kuat. Untuk BUMN, kuncinya adalah melanjutkan transformasi agar tidak hanya bergantung pada “durian runtuh” komoditas. Untuk cukai rokok, tantangannya adalah merumuskan kebijakan tarif yang bijak, yang mampu menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan dan tujuan kesehatan publik jangka panjang. Keseimbangan inilah yang akan menentukan seberapa kokoh pilar-pilar penopang negara di masa depan.
