Premanisme Kian Merajalela, APINDO Soroti 15 Daerah Rawan di Indonesia

JAKARTA, BISNIS.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah segera bertindak tegas terhadap praktik premanisme yang kian merajalela di sejumlah daerah. Fenomena ini, menurut catatan terbaru APINDO, telah mencapai tingkat mengkhawatirkan dan mengancam iklim investasi nasional.

“Dalam enam bulan terakhir, kami menerima 112 laporan pengusaha yang menjadi korban pemerasan terorganisir. Ini bukan lagi kejadian sporadis, tapi sudah seperti pajak liar yang dilegalisasi,” tegas Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

15 Titik Rawan Premanisme Versi APINDO

Berdasarkan pemetaan tim khusus APINDO, berikut hotspot premanisme yang paling mengganggu aktivitas usaha:

1. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

   • Modus: “Biaya keamanan” kontainer Rp500.000–Rp2 juta per mobil

   • Pelaku: Kelompok berseragam mirip satpam resmi

   • Dampak: Ongkos logistik naik 23%

2. Pasar Klewer, Solo

   • Modus: “Izin lapak” harian Rp50.000 dipaksa dibayar ke oknum berpakaian dinas

   • Fakta: 120 pedagang menghentikan usaha sejak Januari

3. Kawasan Industri Cikarang, Bekasi

   • Kasus: Pemalakan truk pengangkut bahan baku via “pos jaga” ilegal

   • Pola: Operasi bergilir 3 kelompok berbeda hari

4. Terminal Bus Tipe A di Makassar

   • Modus: “Jaminan parkir” Rp30.000 per bus meski sudah bayar resmi

   • Pelaku: Mengancam coret ban jika tak membayar

(Lengkapnya lihat tabel di akhir artikel)

Dampak Sistemik yang Menggerogoti Ekonomi

Direktur Eksekutif APINDA, Martha Simanjuntak, membeberkan efek domino yang sudah terjadi:

1. Penurunan Investasi: 4 perusahaan Jepang tunda ekspansi di Jawa Timur

2. Inflasi Lokal: Harga sembako di Pasar Tanah Abang naik 15% akibat “biaya proteksi”

3. PHK Terselubung: 1.200 pekerja sektor logistik dirumahkan secara tak langsung

“Yang memprihatinkan, 70% korban tak melapor karena ancaman pembakaran usaha,” ujar Martha sambil menunjukkan rekaman CCTV pemerasan di kawasan industri Medan.

Modus Operandi Mutakhir

Berdasarkan investigasi lapangan APINDO, premanisme modern telah berevolusi:

• Kolusi Terselubung:
  Oknum aparat terlibat dengan memberi “seragam dinas” pada preman

• Digitalisasi Pemerasan:
  Transfer virtual via QR code untuk hindari bukti fisik

• Strategi Intimidasi:
  Penyebaran stiker “Terima Jasa Keamanan Swasta” di pintu usaha

Seorang pengusaha tekstil di Bandung yang enggan disebut namanya bercerita:
“Mereka datang setiap Jumat seperti jadwal rutin. Bayar Rp750.000 via QRIS ke rekening atas nama PT fiktif. Jika menolak, besoknya gerobak dagang kami dicuri.”

Respons Pemerintah Daerah: Antara Solusi dan Kontroversi

Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengakui masalah ini:
“Kami sedang kembangkan Sistem Pelaporan Digital Terintegrasi dengan kode QR khusus di tiap lokasi rawan. Laporan langsung ke pusat komando provinsi.”

Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi justru dikecam karena pernyataannya:
“Preman itu bagian dari masyarakat yang perlu disantuni. Kami sedang kaji program resosialisasi.”

Solusi Konkret yang Diusulkan APINDO

Dalam dokumen resmi yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, APINDO merekomendasikan:

1. Pembentukan Satgas Premanisme Nasional

   • Anggota gabungan TNI-Polri-KPK

   • Kewenangan penyelidikan lintas daerah

2. Reformasi Perizinan Terintegrasi

   • Satu portal pembayaran retribusi resmi

   • Pelariran penerbitan “surat jalan” manual

3. Perlindungan Saksi Khusus

   • Kerahasiaan identitas korban

   • Relokasi usaha bagi pelapor

Titik Terang di Tengah Masalah

Kabar baik datang dari Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi melaporkan:
“Berkas 15 tersangka premanisme di Kawasan Industri Candi sudah P21. Modusnya memaksa pembayaran ‘retribusi lingkungan’ palsu.”

Sementara itu, inisiatif swasta mulai bermunculan. Aplikasi “SafeBiz” yang diluncurkan Asosiasi Logistik Indonesia memungkinkan pelaporan anonim dengan fitur pelacakan GPS.

Tabel: 15 Daerah Rawan Premanisme Versi APINDO

(Catatan: Data diambil dari laporan anggota APINDO per Juli 2025)

Kata Penutup dari Pelaku Usaha

Bambang Sutrisno, pemilik pabrik sepatu di Sidoarjo, berpesan:
“Kami bukan minta perlindungan khusus. Cukup berikan kepastian bahwa aturan hukum berlaku untuk semua. Premanisme terorganisir ini lebih menakutkan daripada resesi.”