Polemik Ojol: Pangkas Komisi Aplikator Jadi 10% atau Kerek Tarif?

Bisnis.com – Dunia ride-hailing atau ojek online (ojol) kembali memanas. Isu pemotongan komisi driver hingga 10% atau kenaikan tarif menjadi perdebatan hangat di kalangan pengemudi, perusahaan aplikator, dan konsumen. Polemik ini muncul di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sektor transportasi online pascapandemi.

Akar Masalah: Komisi vs Kesejahteraan Driver

Selama ini, komisi yang diambil aplikator seperti Gojek, Grab, atau Maxim berkisar antara 15%–20% dari setiap orderan. Bagi pengemudi, potongan ini dinilai terlalu besar, terutama saat pendapatan harian tak lagi stabil akibat lonjakan jumlah driver dan persaingan ketat.

Sejumlah pengemudi mengusulkan agar komisi aplikator dipangkas menjadi 10% saja. Mereka berargumen, dengan komisi lebih rendah, pendapatan bersih mereka bisa meningkat tanpa harus membebankan kenaikan tarif pada konsumen.

Di sisi lain, perusahaan aplikator beralasan bahwa komisi tersebut digunakan untuk operasional teknologi, pemasaran, hingga layanan dukungan pelanggan. Jika dipotong drastis, dikhawatirkan kualitas layanan akan menurun.

Opsi Lain: Naikkan Tarif, Tapi Konsumen Protes

Alternatif selain memotong komisi adalah menaikkan tarif ojol. Namun, langkah ini juga menuai kontroversi. Di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, kenaikan tarif berisiko mengurangi minat pelanggan menggunakan layanan ojol.

Beberapa pengguna mengeluh, tarif ojol belakangan sudah terasa lebih mahal dibandingkan transportasi umum atau bahkan taksi konvensional. Jika dinaikkan lagi, tidak menutup kemungkinan banyak pelanggan beralih ke moda transportasi lain.

Regulasi Pemerintah Diperlukan?

Persoalan ini memunculkan wacana perlunya intervensi pemerintah untuk menetapkan standar komisi aplikator atau tarif ojol yang adil bagi semua pihak. Beberapa negara seperti Singapura dan Thailand telah menerapkan aturan serupa untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja gig.

Di Indonesia, Kementerian Perhubungan sempat mengeluarkan aturan tarif dasar ojol, tetapi belum ada regulasi khusus tentang komisi aplikator. Jika polemik ini terus berlarut, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan turun tangan untuk mencari solusi tengah.

Solusi Jangka Panjang: Efisiensi dan Kolaborasi

Daripada saling menyalahkan, pengemudi, aplikator, dan pemerintah perlu duduk bersama mencari solusi berkelanjutan. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan:

1. Program Efisiensi Aplikator – Perusahaan bisa mengoptimalkan biaya operasional agar tidak terlalu bergantung pada komisi driver.

2. Insentif untuk Driver Loyal – Memberikan bonus atau komisi lebih rendah bagi pengemudi dengan rating tinggi dan jam kerja panjang.

3. Transparansi Algoritma Tarif – Memastikan perhitungan tarif dan komisi jelas serta tidak merugikan salah satu pihak.

Kesimpulan

Polemik komisi ojol bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keberlangsungan industri transportasi online. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan memicu gelombang unjuk rasa pengemudi atau penurunan kualitas layanan.

Solusi terbaik mungkin terletak pada kompromi: aplikator bersedia meninjau ulang struktur komisi, driver memahami tantangan bisnis digital, dan pemerintah hadir sebagai mediator yang adil. Dengan kolaborasi, industri ojol bisa tetap tumbuh tanpa mengorbankan salah satu pihak.